JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah dan berbagai instansi terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang sudah mulai memasuki puncaknya. Ia pun mengingatkan pentingnya mitigasi kekeringan yang kerap terjadi pada musim kemarau.
“Antisipasi kekeringan harus dilakukan mengingat saat ini kita telah memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah perlu memetakan wilayah yang rawan kekeringan dan segera mengatasi permasalahannya,” kata Puan, Kamis, 1 Agustus.
Untuk diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan ekstrem di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, sejumlah daerah yang juga mengalami kekeringan antara lain di Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Banten.
Berdasarkan analisis, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih. Puan mengatakan pemerintah harus siap menghadapi berbagai permasalahan yang muncul akibat masalah kekeringan.
“Khususnya untuk wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem di mana permasalahan kekeringan tersebut diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir September mendatang,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan juga menyoroti sejumlah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan seperti Jawa Barat dan Aceh Besar. Kemudian hampir 70% wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga berstatus siaga darurat kekeringan, termasuk Kota Solo yang berencana menaikkan statusnya.
“Pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan dan tindakan antisipatif untuk meminimalisir dampak buruk kekeringan,” kata Puan.
Puan mengingatkan pentingnya peningkatan frekuensi dan kapasitas air bersih ke wilayah terdampak kekeringan agar penyaluran air bersih bagi warga dapat segera tersalurkan.
“Dampak kekeringan di sektor pertanian juga perlu diperhatikan karena kekurangan air dapat memengaruhi produksi pertanian. Pastikan waduk untuk irigasi mencukupi saat musim kemarau,” jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Lebih lanjut, Puan juga meminta Pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang kerap mengalami kebakaran hutan dan lahan seperti di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ia menekankan pentingnya sinergi antar instansi terkait.
Karhutla marak terjadi saat musim kemarau tiba. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan memperketat patroli. Siapkan pula sarana dan prasarana pendukung untuk memadamkan api,” jelas Puan.
Cucu Bung Karno itu menggarisbawahi upaya mitigasi yang harus terus dilakukan mengingat Indonesia sebagai daerah tropis memiliki banyak potensi bencana. Untuk mitigasi kekeringan, Puan mendorong Pemerintah untuk memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih bagi warga.
“Berikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya yang dapat dilakukan saat musim kemarau. Termasuk sosialisasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.
Dengan langkah yang komprehensif dan kolaboratif, Puan berharap dampak buruk kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Dan pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Memberikan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan,” pungkas Puan.
Versi bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Arab, dan Prancis dibuat secara otomatis oleh AI. Jadi mungkin masih ada ketidakakuratan dalam penerjemahan, mohon selalu gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kami. (sistem didukung oleh DigitalSiber.id)
