CNA belum bisa memastikan bagaimana retakan itu terjadi, namun Subroto mengklaim bahwa pembangunan di dekat rumahnya telah berdampak pada rumahnya..
Menurutnya, warga desa lain juga mengalami hal serupa. Subroto mengatakan, dirinya sudah meminta ganti rugi kepada pengelola proyek jalan tol, namun belum ada yang menerimanya.
Selain warga desa, sejumlah jurnalis lokal di Kalimantan Timur mengaku tidak diikutsertakan dalam pemberitaan terkait Nusantara.
Saat Nusantara pertama kali diumumkan, seorang jurnalis kawakan asal Balikpapan mengaku sangat antusias meliput proyek tersebut.
Ia juga menyambut baik prospek rumah sakit dan sekolah yang lebih baik, yang akan menguntungkan penduduk.
Namun kegembiraan itu perlahan memudar. Wartawan yang meminta namanya dirahasiakan itu mengatakan bahwa ia menghadapi masalah dalam meliput berita Nusantara.
Pertanyaannya kepada otoritas IKN seringkali tidak terjawab, dan wartawan lokal seringkali tidak diberi tahu tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Nusantara, katanya.
Misalnya, pertanyaannya tentang bagaimana wartawan lokal dapat meliput perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus belum terjawab hingga 7 Agustus, 10 hari sebelum acara.
“Perayaan Hari Kemerdekaan pertama di IKN merupakan peristiwa bersejarah. Dan saya yakin setiap jurnalis ingin meliputnya,” katanya kepada CNA.
“Jadi saya tanya ke pihak IKN bagaimana cara meliputnya, tapi mereka bilang itu bukan kewenangan mereka. Ke mana kami wartawan lokal harus mencari informasi tentang cara meliput suatu peristiwa yang akan terjadi di daerah kami?”
Menurutnya, pihak berwenang lebih suka memberikan informasi kepada wartawan di Jakarta. Hal ini, katanya, memperkuat persepsi bahwa Nusantara adalah milik kaum elit.
Saat dihubungi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, sekretariatnya tengah mengoordinasikan perayaan HUT Kemerdekaan RI, dan masih membahas hal tersebut dengan Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Presiden. Otoritas Ibu Kota Nusantara, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono.
“Kami juga masih menghimpun data kendaraan apa saja yang boleh masuk ke IKN pada hari kemerdekaan,” ujarnya kepada CNA, 8 Agustus lalu.
