Jakarta. Indonesia baru-baru ini meminta Liberia untuk mendukung perjuangannya melawan kampanye kotor yang ditujukan pada minyak kelapa sawit karena Jakarta tetap khawatir dengan kebijakan Eropa terhadap komoditas utamanya.
Minyak kelapa sawit telah menjadi sasaran diskriminasi di Barat dengan kritik yang menuduh sektor tersebut bertanggung jawab atas penggundulan hutan, antara lain. Undang-undang anti-pengundulan hutan Uni Eropa atau UE menjadi pusat perhatian kampanye anti-minyak kelapa sawit ini. Undang-undang ini –yang populer dikenal dengan akronimnya EUDR– kemungkinan akan mempersulit minyak kelapa sawit Indonesia untuk memasuki pasar Eropa karena blok tersebut akan mengharuskan para pedagang untuk membuktikan bahwa minyak tersebut tidak berasal dari lahan yang mengalami penggundulan hutan.
Meskipun masih ada beberapa bulan lagi sebelum EUDR mulai berlaku sepenuhnya pada bulan Desember ini, Indonesia berupaya untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin. Presiden Joko “Jokowi” Widodo bahkan mengangkat isu tersebut saat menjamu mitranya dari Liberia Joseph Nyumah Boakai di sela-sela forum Indonesia-Afrika di Bali pada hari Senin.
“Industri kelapa sawit kerap menjadi sasaran kampanye hitam di dunia Barat, termasuk kebijakan EUDR yang diskriminatif. Indonesia terus melawan kampanye negatif ini dan berharap Liberia juga dapat terus mendukung (kami),” kata Jokowi kepada Boakai.
Pemerintah hanya menyiarkan bagian awal pembicaraan. Seperti yang terlihat dalam cuplikan yang disiarkan, pemimpin Liberia tidak menanggapi permintaan Jokowi untuk membantu melindungi sektor minyak kelapa sawit.
Menurut dokumen Program Pembangunan PBB, produksi kelapa sawit mencakup lebih dari 1 juta hektar di Liberia. Sekitar 21,2 persen rumah tangga petani memproduksi minyak sawit. Sektor minyak Liberia mempekerjakan lebih dari 220.000 orang.
Data Observatory of Economic Complexity (OEC) menunjukkan Liberia mengekspor minyak sawit senilai $90,8 juta sepanjang tahun 2022 dengan ekspor terutama ditujukan ke Belanda.
Tag: Kata Kunci:
