PT PLN (Persero) terus memajukan kolaborasi globalnya untuk mempercepat transisi energi dengan memperluas pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Komitmen ini diperkuat pada acara Green Energy Buyers Dialogue yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta.
Dialog Pembeli Energi Hijau mempertemukan para pemangku kepentingan utama dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), termasuk perwakilan dari pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), bank swasta internasional dan domestik, dan para pemimpin bisnis.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menekankan urgensi transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim global. Ia menyoroti bahwa krisis iklim merupakan ancaman serius bagi 280 juta penduduk Indonesia.
“Urgensi situasi ini menuntut adanya perubahan, dan solusi untuk masalah iklim terletak pada transisi energi. Kita harus beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi nonfosil dan nol karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi,” kata Rachmat.
Alexia Latortue, Asisten Menteri Keuangan untuk Pasar Internasional di Departemen Keuangan AS dan perwakilan IPG, mencatat bahwa transisi energi berdampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Ia menekankan bahwa transisi hijau menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Jelas bahwa transisi hijau akan menarik investasi baru ke negara ini. Banyak perusahaan di sini saat ini memiliki komitmen dan target nol emisi mereka sendiri. Negara-negara yang dapat menawarkan sumber energi hijau akan memiliki keunggulan kompetitif,” kata Alexia.
Selama acara tersebut, PLN mempresentasikan rencana pengembangan ekosistem energi hijau, mencari masukan dan partisipasi dari para pemangku kepentingan untuk mendukung transisi energi Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kembali komitmen PLN untuk memimpin transisi energi Indonesia, dengan sepenuhnya mendukung inisiatif pemerintah. PLN telah mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan dengan total 8.786 megawatt (MW) hingga 2023, termasuk hidro (5.777 MW), panas bumi (2.519 MW), dan sumber lain seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
PLN bekerja sama dengan pemerintah bertujuan meningkatkan bauran energi bersih melalui RUPTL dan RUKN dengan target 75% energi terbarukan dan 25% gas pada 2040. Darmawan menjabarkan rencana ambisius untuk menambah 21 Gigawatt (GW) dari gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari hidro dan panas bumi, serta 2,4 GW dari sumber energi baru lainnya pada 2040.
Untuk mencapai target tersebut, PLN telah mencanangkan skenario Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan (ARED) yang meliputi pembangunan Saluran Transmisi Ramah Lingkungan guna menyalurkan sumber EBT hingga ke daerah terpencil.
“Tantangan dalam mengimplementasikan transisi energi sangat besar, mencakup aspek teknis, kebijakan, komersial, dan pendanaan. Oleh karena itu, kolaborasi global yang kuat sangat penting, karena PLN tidak dapat mengatasi perubahan iklim sendirian; ini adalah masalah global yang membutuhkan tindakan kolektif,” pungkas Darmawan.
Terkait
