Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital di Indonesia mencapai Rp27,85 triliun (1,75 miliar USD) sejak tahun 2022 hingga akhir Agustus 2024, menurut Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan negara tersebut.
 |
| Sektor ekonomi digital Indonesia menghasilkan pendapatan pajak sebesar 1,75 miliar USD, Foto ilustrasi (Foto: Thejakartapost.com) |
Jakarta – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital di Indonesia mencapai Rp27,85 triliun (1,75 miliar USD) sejak 2022 hingga akhir Agustus 2024, menurut Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
Pendapatan tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan elektronik (e-commerce) atau pasar daring, pajak kripto, pajak pinjaman peer-to-peer (P2P Lending) atau pinjaman daring, dan pajak pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pajak SIPP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dwi Astuti mengatakan, sejak 2020 PPN PMSE telah disetorkan sebesar Rp22,3 triliun dari 166 pemungut, dengan realisasi penerimaan pada 2024 baru mencapai Rp5,39 triliun.
Sementara itu, penerimaan pajak kripto sejak 2022 mencapai Rp875,44 miliar, terdiri dari PPh perdagangan kripto sebesar Rp411,12 miliar dan PPN kripto sebesar Rp463,32 miliar.
Pajak fintech untuk pinjaman daring juga menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,43 triliun antara tahun 2022 hingga Agustus 2024.
Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP yang mencapai Rp2,25 triliun.
Penerimaan pajak SIPP terdiri atas PPh sebesar Rp152,74 miliar dan PPN sebesar Rp2,09 triliun.
Menurut Dwi, Indonesia akan terus mengenakan pajak kepada pelaku bisnis digital guna menciptakan keadilan dan kesetaraan antara perdagangan elektronik (e-commerce) dengan perdagangan konvensional.
Kementerian juga menjajaki potensi penerimaan pajak dari bisnis ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan penerima pinjaman, dan pajak SIPP.
 |
Indonesia pantau ketat perkembangan cacar monyet
Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan rapat kabinet pada tanggal 27 Agustus untuk membahas perkembangan penyakit cacar monyet (mpox) di tanah air. |
 |
Vietnam diuntungkan dengan peningkatan volume impor beras Indonesia
Vietnam siap memanfaatkan volume impor beras Indonesia yang mencapai rekor tertinggi, karena meningkatnya permintaan dari negara tetangga tersebut membuka peluang ekspor yang signifikan bagi produsen lokal. |
 |
Hubungan Indonesia dan Vietnam: Melangkah ke Depan
Bulan Agustus dan September menandai masa penting dalam sejarah bersama Indonesia dan Vietnam. Setelah proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Sukarno pada bulan Agustus 1945, Presiden Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam pada bulan September 1945. Saya menulis ini di tengah suasana perayaan hari nasional yang indah, meriah, namun khidmat bagi Indonesia dan Vietnam. |
