JakartaSebanyak 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) Indonesia dilaporkan telah bocor dan dijual seharga US$10.000 di situs Breach Forum oleh akun yang mengaku sebagai peretas “Bjorka” pada hari Rabu. Selain NPWP, data yang bocor tersebut mencakup nomor induk kependudukan (NIK), email, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya.
Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan tengah mengusut dugaan pelanggaran data NPWP.
“Terkait beredarnya informasi kebocoran data NPWP tersebut, saat ini tim teknis kami sedang melakukan investigasi mendalam,” kata Direktur Edukasi, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, Rabu.
Pria Jawa Timur Diduga Jadi Kaki Tangan Pencuri Data Bjorka
Sebelumnya, Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membagikan tangkapan layar situs Breach Forum yang menyebutkan 6 juta data NPWP Indonesia telah dijual oleh akun “Bjorka” pada Rabu.
Kabar kebocoran data ini juga diungkap oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di X (dulu Twitter). Namun, Falcon Feeds mencatat bahwa keaslian informasi tersebut belum terverifikasi.
Selain NPWP, data yang bocor juga mencakup NIK, alamat, nomor telepon, email, dan data pribadi lainnya. Harga yang tercantum untuk data tersebut adalah Rp 150 juta (sekitar US$ 10.000).
Teguh juga mencuit di X bahwa data yang bocor tersebut meliputi informasi pribadi milik Presiden Joko Widodo, serta putra-putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksincom, data yang bocor tersebut tampaknya valid. Alfons menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi tindak pidana yang dapat timbul dari kebocoran ini.
Peretas Beringas Jebol Jaringan KAI, Data Pelanggan Terbongkar
Salah satu risiko potensial adalah penipuan terkait pajak, di mana penipu dapat menyamar sebagai pejabat pajak menggunakan data yang dicuri.
“Orang bisa saja menyamar sebagai petugas pajak, menghubungi Anda dengan data yang akurat, dan mengklaim Anda memiliki tunggakan pajak yang harus dibayar. Kalau Anda tidak mau membayar, mereka mungkin akan mencoba bernegosiasi dengan Anda,” kata Alfons pada hari Kamis.
Untuk meyakinkan korbannya, pejabat pajak gadungan ini mungkin akan membocorkan informasi rinci wajib pajak yang diperoleh melalui kebocoran data. Oleh karena itu, Alfons menyarankan masyarakat untuk memverifikasi keaslian klaim tersebut dengan menghubungi kantor pajak resmi.
Dalam unggahan di Breach Forum, Bjorka juga mengklaim bahwa data yang bocor tersebut mencakup informasi milik sejumlah pejabat tinggi pemerintah, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tag: Kata Kunci:
