Usulan moratorium Bali untuk menghentikan sementara konstruksi pembangunan hotel dan vila baru di kawasan Sarbagita pada akhirnya akan meningkatkan tata ruang Bali dalam jangka panjang, serta akan disertai kebijakan penataan ruang perhotelan dan pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keberlanjutan.
Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, mengatakan: “Kami prihatin bahwa banyak fasilitas akomodasi pariwisata, seperti hotel dan vila yang baru dibangun, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang secara memadai.”
Ia menyampaikan, pemerintah akan menganalisis secara mendalam kawasan selatan Bali, khususnya Sarbagita, untuk mengidentifikasi area yang butuh perhatian.
“Tidak semua Bali Selatan sama, mungkin Badung berbeda dengan Tabanan. Nanti kami rumuskan (kebijakannya),” imbuh Sandiaga.
Berbicara pada Konferensi Pariwisata Berkualitas Internasional baru-baru ini, Luhut Binsar Pandjaitan, menteri koordinator urusan kelautan dan investasi, menyoroti banyaknya lahan pertanian di Bali yang telah diubah menjadi vila dan hotel.
Ia mengatakan kebijakan baru akan memastikan kontrol yang lebih baik atas alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan komersial, dan memberikan mandat fokus keberlanjutan yang lebih besar dalam pengembangan pariwisata.
Ia mengatakan moratorium dapat mencakup jangka waktu hingga 10 tahun.
I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, wakil ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Bali, mengatakan moratorium harus didukung oleh kebijakan terpadu dan berkelanjutan lainnya agar efektif. Implementasinya harus disertai dengan regulasi yang jelas terkait tata ruang dan pemanfaatan lahan.
“Kunci keberhasilan moratorium adalah penegakan hukum dan regulasi yang tegas. Sanksi yang tegas perlu diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan. Pemerintah juga harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Jika tidak, moratorium hanya akan menunda kerusakan, alih-alih menyelesaikan masalah yang ada,” tegas Rai.
Eduard Rudolf Pangkerego, COO, Artotel Group, setuju, seraya menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran aturan baru akan sangat penting, seperti halnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.
Eduard mengatakan rincian dan implementasi tidak boleh dilakukan pada menit terakhir, karena hal itu akan berdampak pada iklim bisnis di Bali.
“Bali bisa mencontoh Yogyakarta yang berhasil menata ulang (pembangunan) pariwisatanya melalui moratorium,” pungkasnya.
