Jakarta (ANTARA) – Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) terus menghadapi rintangan yang signifikan, dengan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) muncul sebagai batu sandungan utama, kata seorang pejabat pada Rabu.
Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, menyoroti masih adanya perbedaan pendapat kebijakan yang menyebabkan kedua pihak belum dapat mencapai mufakat.
“Kami masih mencari jalan tengah yang dapat disetujui bersama dalam beberapa masalah kebijakan,” ungkapnya.
EUDR, yang dirancang untuk memerangi deforestasi, menimbulkan tantangan khusus bagi Indonesia. Dampak potensial peraturan tersebut terhadap ekspor pertanian, terutama minyak sawit, telah menimbulkan kekhawatiran dalam pemerintahan Indonesia.
Meskipun kemajuan telah dicapai dalam berbagai isu seperti pengurangan tarif, fasilitasi perdagangan, investasi, dan transparansi, berbagai hambatan terkait kebijakan—terutama yang berasal dari EUDR—telah menunda proses negosiasi secara signifikan.
Meskipun telah dilakukan 19 putaran perundingan selama sembilan tahun, target penyelesaian IEU-CEPA yang ditetapkan sebelumnya pada September 2024 kemungkinan tidak dapat tercapai, kata Witjaksono.
Dampak aturan deforestasi Uni Eropa terhadap kesepakatan perdagangan Indonesia-Uni Eropa menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam menegosiasikan perjanjian komprehensif tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Uni Eropa sebaiknya tidak terus-terusan mengubah standar atau tolok ukurnya.
Ia juga menghubungkan belum tuntasnya negosiasi IEU-CEPA dengan perombakan kabinet baru-baru ini di Uni Eropa.
Berita terkait: Kesepakatan IEU-CEPA terhambat perombakan kabinet di UE: Menteri
Berita terkait: Negosiasi CEPA Indonesia-UE telah 90% selesai: menteri
Reporter: Bayu Saputra, Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024
