Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan kerja paksa di industri nikel Tanah Air.
Hal ini menanggapi laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (US DOL) yang mencantumkan nikel Indonesia sebagai produk yang diduga diproduksi melalui kerja paksa.
“Tidak ada kerja paksa di industri nikel. Sebagai mantan Menteri Investasi, saya yakin klaim tersebut tidak berdasar,” kata Bahlil dalam keterangannya seperti dikutip Senin, 7 Oktober 2024.
Dia menegaskan, tudingan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia mendesak agar pemberitaan media mengenai sektor nikel Indonesia harus didasarkan pada data yang terverifikasi, bukan persepsi negatif yang dapat merugikan reputasi bangsa di dunia internasional.
Ia juga mengajak media untuk berbangga atas pencapaian industri hilir nikel Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.
Bahlil mengingatkan agar tidak mengikuti narasi asing tanpa verifikasi yang tepat, karena dapat merusak citra negara secara tidak adil.
“Kita tidak boleh membiarkan persepsi negatif tentang negara kita tersebar di media,” ujarnya.
Laporan DOL AS menuduh adanya praktik kerja paksa di kawasan industri nikel yang terletak di Sulawesi Tengah dan Tenggara, di mana kepemilikan mayoritasnya dimiliki oleh perusahaan Tiongkok. Laporan tersebut mengklaim bahwa pekerja Tiongkok menghadapi kondisi kerja yang buruk, termasuk upah rendah dan perlakuan kasar.
Namun Bahlil menegaskan kembali bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan pemerintah Indonesia memastikan tidak ada kerja paksa di industri nikel dalam negeri.
