JakartaPasar perdagangan karbon Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan pasar terbesar dunia, tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga 43,2 persen pada tahun 2030.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi melaporkan, pasar perdagangan karbon Indonesia telah mencapai nilai transaksi sebesar Rp36,7 miliar sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Juni 2024. Volume perdagangan tersebut mencapai 608.000 ton setara CO2.
Sebagai perbandingan, pasar global untuk izin karbon dioksida (CO2) mencapai rekor 881 miliar euro ($948,75 miliar) pada tahun 2023, menandai peningkatan 2 persen dari tahun sebelumnya, menurut analis di LSEG pada bulan Februari. Sistem perdagangan emisi (ETS) Uni Eropa sendiri bernilai sekitar 770 miliar euro, mewakili 87 persen dari total global. Pasar Amerika Utara dinilai sebesar 71,4 miliar euro, sedangkan pasar Tiongkok bernilai 2,3 miliar euro.
“Perdagangan karbon diharapkan menjadi instrumen penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target dekarbonisasi,” kata Elen dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Pasar Karbon di Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa.
Pada semester pertama tahun 2024, Indonesia mencatat nilai transaksi karbon sebesar Rp 5,9 miliar dengan volume perdagangan sebesar 114.500 ton setara CO2.
Elen menekankan bahwa perdagangan karbon sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol bersih (NZE) pemerintah pada tahun 2060. Laporan Risiko Global 2024 dari Forum Ekonomi Dunia menyoroti bahwa lima dari 10 risiko teratas yang dihadapi dunia dalam dekade berikutnya terkait erat dengan perubahan iklim.
Untuk mengatasi GRK dan mencapai emisi nol bersih, 196 negara mengadopsi Perjanjian Paris pada tahun 2015, yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celsius dan mengurangi emisi global hingga 45 persen pada tahun 2030. Hingga April 2024, suhu permukaan bumi rata-rata telah meningkat sebesar 1,28 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.
Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional. “Upaya ini membutuhkan dukungan dana yang besar. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan, termasuk Peraturan Presiden 98 Tahun 2021 tentang mekanisme perdagangan karbon,” kata Elen.
Untuk mencapai target tersebut, Elen menyebutkan skema pembayaran berbasis kinerja melalui Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) menjadi salah satu strategi pemerintah. Provinsi Kalimantan Timur akan menerima dana sebesar $110 juta untuk pengurangan emisi sebesar 20 juta ton setara CO2 dari Forest Carbon Partnership Facility atau Carbon Fund.
Provinsi Jambi akan menerima $70 juta untuk pengurangan emisi sebesar 14 juta ton setara CO2 dari Dana Biokarbon. Selain itu, Dana Iklim Hijau akan membayar $103,8 juta untuk pengurangan emisi sebesar 20,3 juta ton setara CO2, sementara Norwegia akan menyediakan $156 juta untuk pengurangan emisi sebesar 31,2 juta ton setara CO2.
Tag: Kata Kunci:
