AS mendekati Indonesia untuk bergabung dengan Kemitraan Keamanan Mineral

JAKARTA (Reuters) — AS telah mendekati Indonesia untuk bergabung dalam kemitraan multinasional guna meningkatkan standar lingkungan negara Asia Tenggara itu sementara kedua negara membahas kesepakatan mineral penting, kata seorang pejabat senior AS pada hari Senin.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Jose Fernandez berbicara kepada pemerintah Indonesia tentang Kemitraan Keamanan Mineral, sebuah kolaborasi 14 negara dan Uni Eropa, selama kunjungannya ke Jakarta minggu ini.

MSP, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan rantai pasokan mineral penting yang berkelanjutan dan memfasilitasi dukungan keuangan dan diplomatik, akan menjadi peluang untuk meningkatkan standar dan tata kelola lingkungan di sektor mineral Indonesia, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Indonesia, yang kaya akan cadangan mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit, ingin mempromosikan dirinya sebagai pusat produksi baterai dan kendaraan listrik.

Negara ini telah memperluas industri pengolahan nikel secara besar-besaran sejak melarang ekspor bijih mentah pada tahun 2020, tetapi para pencinta lingkungan menyalahkan industri tersebut atas penggundulan hutan, polusi air dan udara yang disebabkan oleh pabrik peleburan.

“Saya yakin ini akan mendorong lebih banyak investasi di Indonesia, dan bukan sekadar investasi biasa, tetapi juga investasi yang memberi manfaat bagi masyarakat, yang menjunjung tinggi undang-undang ketenagakerjaan, yang menjunjung tinggi undang-undang lingkungan,” kata Fernandez.

Indonesia adalah salah satu dari tujuh negara yang akan didukung AS untuk menjadi pusat semikonduktor, tambahnya.

Jakarta telah meminta Washington untuk kesepakatan perdagangan mineral penting yang serupa dengan kesepakatan AS dengan Jepang.

Fernandez mengatakan diskusi berjalan positif, tetapi menolak memberikan batas waktu kapan kesepakatan dapat dicapai.

“Kami sangat puas dengan cara diskusi kami berlangsung. Kami akan terus memperluas diskusi tersebut ke depannya,” katanya.

Kementerian Ekonomi Indonesia tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari diskusi tersebut.



Sumber