Reuters
—
Indonesia telah sepakat untuk menetapkan moratorium pembangunan hotel, vila, dan klub malam di beberapa daerah di pulau wisata Bali, karena negara itu bergulat dengan pembangunan lahan yang berlebihan, kata seorang pejabat senior kementerian pada 9 September.
Moratorium ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi pariwisata di Bali, salah satu objek wisata utama Indonesia, dalam rangka meningkatkan kualitas dan lapangan pekerjaan sambil melestarikan budaya asli pulau tersebut.
Hermin Esti, pejabat senior di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah telah sepakat untuk menetapkan moratorium, meskipun jadwal pastinya masih dibahas.
Pada hari Sabtu, gubernur sementara Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan bahwa ia mengusulkan moratorium di empat daerah tersibuk di Bali kepada pemerintah pusat, dengan tujuan mengatasi pembangunan berlebihan untuk tujuan komersial, seperti hotel, vila, dan klub pantai.
Kantor gubernur dan kementerian pariwisata Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Senin.
Moratorium tersebut dapat diperpanjang hingga 10 tahun, kata menteri senior Luhut Pandjaitan seperti dikutip situs berita Detik pada 8 September.
Luhut sebelumnya mengatakan sekitar 200.000 orang asing sekarang tinggal di Bali, yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti kejahatan, pembangunan berlebihan, dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan.
Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Bali melonjak sejak dibuka kembali untuk pariwisata pascapandemi COVID-19. Video turis yang berperilaku tidak baik sering jadi viralmembuat marah warga dan memicu tanggapan keras dari pengguna media sosial di Indonesia.
Angka pemerintah menunjukkan 2,9 juta pengunjung asing tiba melalui bandara Bali pada paruh pertama tahun ini, yang merupakan 65% dari total kedatangan asing di Indonesia melalui udara.
Angka-angka tersebut menunjukkan terdapat 541 hotel di Bali tahun lalu, naik dari 507 pada tahun 2019.
