Beberapa menteri di pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo kemungkinan besar akan mempertahankan posisinya di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Setidaknya tujuh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024 untuk membahas potensi peran kabinet.
Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, mengakui beberapa menteri saat ini dinilai kompeten dan bisa diangkat kembali, baik dalam jabatannya saat ini maupun di posisi baru.
“Ada beberapa yang cocok dan kinerjanya cukup baik untuk terus menjabat menteri,” kata Muzani saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.
Ketika ditanya apakah penunjukan tersebut dipengaruhi oleh Jokowi, Muzani enggan memberikan jawaban rinci dan menekankan bahwa keputusan akhir ada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih.
Di antara mereka yang bertemu dengan Prabowo adalah:
- Menteri Sekretaris Negara Pratikno;
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian;
- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita;
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia;
- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY);
- Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
Usai pertemuannya dengan Prabowo, Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembahasan mereka berpusat pada pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
“Kita membicarakan berbagai persoalan, khususnya terkait kedaulatan kekayaan kita,” kata Bahlil kepada wartawan, Senin, 14 Oktober 2024.
Dia juga mengisyaratkan bahwa dia kemungkinan akan melanjutkan peran menterinya seperti masa jabatan lima tahun sebelumnya.
“Ini mungkin akan sejalan dengan apa yang telah saya lakukan. Nanti diumumkan oleh Presiden,” imbuhnya.
Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, juga membenarkan bahwa ia diminta kembali masuk kabinet oleh Prabowo.
“Presiden terpilih meminta saya membantunya di kabinet,” kata Pratikno.
Terlepas dari perkembangan ini, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengklarifikasi bahwa ia tidak terlibat dalam proses pemilihan menteri untuk pemerintahan Prabowo.
Berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum di Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024, Jokowi menegaskan, pemilihan menteri merupakan hak prerogratif eksklusif presiden terpilih.
“Jangan tanya saya soal susunan kabinet, nanti masyarakat berasumsi saya terlibat,” kata Jokowi seraya menambahkan bahwa ia bersedia memberikan saran jika diminta oleh Prabowo, namun tidak akan melakukan intervensi.
Jokowi menutup pidatonya dengan menegaskan kembali akan menghormati independensi Prabowo dalam memilih menterinya.
“Saya juga tidak mau diganggu soal hak prerogatif saya. Jadi sama saja,” kata Presiden.
