Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk tahun 2025. Pendanaan ini dialokasikan untuk mendukung upaya PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDE) sebesar 100%, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Muhammad Sarmuji, anggota Komisi VI sekaligus pimpinan Rapat Kerja, menyatakan dukungan kuat terhadap alokasi tersebut. “Kami mendukung penuh penguatan listrik desa dan pemasangan jaringan listrik hingga ke daerah-daerah terpencil,” kata Sarmuji.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menekankan manfaat ekonomi yang lebih luas dari inisiatif ini. “Kami berharap PMN ini dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih bagi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang menopang pertumbuhan secara keseluruhan,” kata Thohir dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk menyediakan listrik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah 3T. “Listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat. Bersama Pemerintah, kami akan dorong pemerataan listrik hingga ke daerah 3T, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia,” tegas Darmawan.
Darmawan mencatat PLN bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun peta jalan program Listrik Desa (Lisdes) yang bertujuan mencapai Rasio Desa Berlistrik 100%. Usulan alokasi PMN tahun 2025 akan mendukung elektrifikasi 85.000 pelanggan di 1.092 desa.
“Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti aksesibilitas, geografi, dan kondisi rawan keamanan serta konflik sosial, PLN tetap berupaya menyediakan listrik ke seluruh pelosok negeri. Program Lisdes yang tersisa berada di wilayah ekstrem yang semakin sulit dijangkau,” jelas Darmawan.
Darmawan juga menyoroti integrasi peta jalan Lisdes dengan peta geospasial melalui upaya transformasi digital PLN. Integrasi ini memastikan perencanaan dan pelaksanaan lebih terukur dan terarah.
“Komunikasi dengan pemangku kepentingan daerah terus dilakukan. Setiap General Manager bertemu dengan gubernur, bupati, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggalang dukungan, karena program listrik desa ini merupakan inisiatif negara. Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara kita yang hidup dalam kegelapan,” imbuh Darmawan.
Sepanjang 2015 hingga 2022, PLN berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, melistriki 7.980 desa, dan memberikan manfaat bagi 1,37 juta jiwa di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, Rasio Desa Berlistrik Nasional telah mencapai 99,87%. PLN berkomitmen untuk memanfaatkan dana PMN secara penuh guna mencapai target 100%.
“PMN sangat penting untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh negeri, yang berkontribusi pada keadilan sosial dan kemandirian energi. Kehadiran listrik di daerah akan menciptakan efek berganda melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sektor riil, sehingga mendorong pembangunan ekonomi daerah,” pungkas Darmawan.
Terkait
