Indonesia Hentikan Pembangunan Hotel Baru di Bali untuk Atasi Turisme Berlebihan

Indonesia mengatakan akan menghentikan pembangunan hotel baru di beberapa wilayah Balididorong oleh kekhawatiran atas tekanan pariwisata berlebihan sedang membangun provinsi yang ramah turis.

Meskipun Bali terkenal akan keindahan alamnya, kuil-kuil yang damai, dan tempat peristirahatan kesehatannya, tahun lalu CNN menobatkan Bali sebagai salah satu tempat paling terdampak oleh pariwisata yang berlebihanmengutip sejumlah insiden wisatawan yang berperilaku buruk.

Hampir tiga juta pengunjung internasional mengunjungi Bali pada paruh pertama tahun ini, menurut Asosiasi Hotel BaliA kenaikan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Hermin Esti, pejabat senior di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan kepada Reuters bahwa meskipun moratorium pembangunan telah disepakati, jadwalnya belum ditetapkan.

The Jakarta Post melaporkan bahwa proposal awal adalah untuk jangka waktu dua tahun.

Namun Menteri Senior Indonesia Luhut Pandijaitan, menurut situs web detik Indonesia, mengatakan moratorium dapat berlangsung hingga 10 tahun jika diperlukan.

Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengusulkan moratorium pembangunan di empat wilayah sibuk di pulau tersebut, dan mengatakan kepada kantor berita Indonesia Antara bahwa tujuannya adalah untuk mendorong pariwisata yang “berkualitas”.

Menurut sebuah artikel tahun 2023 oleh The Washington Post, seiring dengan meningkatnya kemacetan lalu lintas, penduduk setempat mulai muak dengan perilaku tidak tertib wisatawan mancanegara, termasuk berkendara secara ugal-ugalan dan bersikap tidak senonoh.

Situasi sudah menjadi sangat buruk sehingga pihak berwenang mulai membagikan kartu “apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan” kepada orang asing mendarat di Bali, menasihati mereka untuk berpakaian sopan, tidak mengumpat, dan menghormati kesucian pura dan patung keagamaan.

Pajak pariwisata sekitar $10 per orang juga diperkenalkan awal tahun ini untuk pengunjung asing.

Penjabat Gubernur Bali kepada Antara mengatakan moratorium pembangunan juga didorong oleh kekhawatiran atas alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan komersial.

Menurut situs konservasi MongabayBali kehilangan sekitar 2.500 hektar lahan pertanian setiap tahunnya karena pembangunan, sebagian besar untuk tujuan pariwisata.

Bulan lalu, Luhut, menteri senior Indonesia, mengatakan kepada Reuters bahwa: “Kami tidak ingin melihat sawah menjadi vila atau menjadi klub telanjang.”