Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen dengan inisiatif dekarbonisasi sejalan dengan Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang Carbon Capture Storage (CCS).
“Pemerintah menjaga momentum tersebut dengan menyiapkan beberapa kerangka turunan termasuk peraturan menteri, area injeksi karbon yang dipimpin oleh Menteri ESDM,” kata Luhut di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.
Perizinan investasi, katanya, diatur oleh Menteri Investasi, sedangkan penerapan standar CCS dan standar teknis diatur oleh badan standardisasi nasional.
Luhut mengatakan, pemerintah memahami bahwa CCS memerlukan dukungan dari banyak lembaga di tanah air. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memimpin kekuatan penerapan CCS di Indonesia guna mempercepat regulasi turunan yang diperlukan.
“Saya juga memahami bahwa sepanjang pengalaman saya dalam 10 tahun terakhir di pemerintahan, terkadang satu regulasi bertentangan dengan regulasi lainnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Luhut, pemerintah ingin menyelaraskan regulasi dan memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Itulah, menurut saya, beberapa masalah terbesar di negara ini. Namun saat ini, dengan digitalisasi, seperti e-katalog, semua pengadaan pemerintah akan lebih cepat,” katanya, seraya menyebutkan bahwa lebih dari Rp 3.000 triliun (US$ 141 miliar) pengadaan pemerintah saat ini disalurkan melalui e-katalog.
“Jadi kalau dilihat dari sini, e-katalog itu kan memberikan efisiensi, dan juga mendorong usaha kecil menengah,” imbuhnya.
Untuk menekan korupsi dan meningkatkan efisiensi, kata Luhut, pemerintah juga mendorong inovasi masyarakat Indonesia. Saat ini, pemerintah juga tengah memasukkan semua mineral ke dalam sistem terpadu SIMBARA, yang diharapkan juga dapat memicu efisiensi dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dalam bentuk pajak, royalti, dan lain-lain.
