Pemerintah Federal mengaitkan nikel Indonesia yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik dengan kerja paksa

Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis menambahkan nikel yang diproduksi di Indonesia ke dalam daftar panjang produk yang dibuat dengan kerja paksa, mempertanyakan sumber logam terbesar di dunia yang menopang peralihan global ke kendaraan listrik.

Di sebuah laporan panjangDepartemen tersebut merujuk pada beberapa laporan dari lembaga swadaya masyarakat, pakar akademis, konsulat, dan kantor berita tentang peran Tiongkok dalam memaksa orang dewasa untuk memproduksi nikel di Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia — sekitar 24 persen dari cadangan di planet ini. Daftar tersebut dimaksudkan untuk menyoroti eksploitasi dan meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui undang-undang, penegakan hukum, dan uji tuntas.

“Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi kobalt, tantalum, dan timah dari DRC,” kata Thea Lee, wakil wakil menteri urusan internasional di Departemen Tenaga Kerja, mengatakan pada konferensi pers di Washington, DC “Pekerja menghadapi berbagai pelanggaran seperti lembur yang berlebihan dan tidak sukarela, pekerjaan yang tidak aman, upah yang tidak dibayarkan, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan jeratan utang.”

Kesimpulan lembaga tersebut muncul saat pemerintahan Biden mempertimbangkan dorongan Indonesia untuk mendapatkan mineral penting kesepakatan dengan Amerika Serikat, sebuah langkah yang mengundang kemarahan bipartisan di Capitol Hill. Laporan tersebut mengangkat masalah kerja paksa khususnya dengan nikel yang diproduksi di Indonesia yang digunakan dalam kendaraan listrik, baterai, semikonduktor, pertahanan, konstruksi, dan metalurgi.

Sumber