Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat tercapai mengingat skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia Emas 2045.
Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pemerintah selanjutnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3 persen pada tahun ketiga dan 7,8 persen pada tahun keempat sehingga rata-ratanya adalah 7,7 persen selama lima tahun.
Target tersebut akan dilakukan melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, program Makan Sehat Bergizi Gratis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk lokal sehingga memicu permintaan agregat,” kata Amalia dalam seminar bertema Urgensi Industri untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Jakarta, Rabu. 10 Oktober 2024.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan mendorong sektor-sektor potensial yang menjadi pemicu peningkatan produktivitas hingga menimbulkan dampak ganda, salah satunya industrialisasi. Ke depan, pembangunan industri akan semakin fokus pada hilirisasi industri-industri prioritas seperti industri sumber daya (agribisnis, pertambangan, dan sumber daya kelautan), industri dasar, industri padat karya, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri menengah. industri teknologi tinggi, dan industri kreatif.
“Kami ingin industri menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), I Made Dana Tangkas menjawab, pemerintah perlu memberikan perhatian pada lima industri, yaitu manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Menurutnya, pelaku usaha dapat menerapkan strategi kunci untuk mendorong industrialisasi.
Pertama, kolaborasi dengan pemerintah dalam pemanfaatan insentif dan pembangunan infrastruktur. Kedua, diversifikasi rantai pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Keempat, komitmen terhadap keberlanjutan adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini berpendapat, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen saja tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah yang besar.
“Semua negara yang masuk ke negara maju punya lompatan ekonomi. Ada lonjakan pendapatan per kapita. Sedangkan Indonesia pertumbuhan ekonominya sangat minim,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah ke depan dapat melakukan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas guna keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pertama, penerapan pendekatan ekonomi Pancasila.
“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi kerakyatan. Hal ini merupakan pesan dari para founding fathers untuk melakukan aktivitas perekonomian secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi,” kata Hendri.
Ia mencontohkan pemerintah bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang menganggur dan tidak bisa memperoleh penghasilan karena tidak bisa bekerja. “Sebenarnya semua orang bisa bekerja, tapi pemerintahan baru perlu mengambil kebijakan ekonomi agar masyarakat bisa berbuat sesuatu,” ujarnya.
Kedua, revitalisasi industri. Hendri mengatakan, revitalisasi industri menjadi kunci perekonomian Indonesia bisa melonjak tinggi. Revitalisasi industri ini dapat dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakkan seluruh sektor di seluruh daerah. Menurut dia, industri manufaktur dapat menjadi jangkar untuk membangun backward dan forward linkage dengan industri pendukungnya.
Ketiga, Hendri mengusulkan agar pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih dan inovatif di tengah perubahan global. Menurut dia, pemerintah tidak hanya harus menciptakan keamanan bagi konsumen tetapi juga pasar.
Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global harus dilakukan secara lebih terukur dengan memperhatikan perkembangan industri nasional, baik hulu-hilir maupun besar dan kecil. “Kita membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan inklusif,” katanya.
