JakartaInisiatif program makanan bergizi gratis dari Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memberi manfaat bagi 15 juta siswa di seluruh Indonesia mulai Januari 2025, dengan Badan Gizi Nasional yang mengawasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan berakhir masa jabatannya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun ($4,59 miliar) untuk tahap pertama program tersebut.
“Setidaknya 15 juta penerima manfaat. Kami punya data penerima makanan bergizi gratis,” kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, saat jumpa pers di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Dadan mencatat, pihaknya masih menggodok aspek teknis pelaksanaan program tersebut. Saat ini, fokusnya adalah menyelesaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), rencana kerja, rencana kerja dan anggaran (RKA), serta rencana strategis.
“Setelah semuanya rampung dan masuk dalam UU APBN 2025, kami akan memberikan rincian lebih lanjut. Saat ini, kami sedang menyelesaikan SOTK, sambil menunggu analisis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kami harapkan dapat selesai minggu ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kamrussamad, anggota DPR dari Partai Gerindra, menyebutkan bahwa pemerintah berencana melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan program tersebut. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam memastikan keberhasilan program tersebut.
“Selain pengawasan publik, kami akan meminta BPKP untuk turun tangan bersama Badan Gizi Nasional untuk memantau rantai pasokan, pengadaan bahan baku, dan pelaksanaan secara keseluruhan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit setelah program selesai,” jelas Kamrussamad.
Ia juga mengungkapkan, pada tahun pertama program ini, akan dibangun 100 dapur percontohan di 313 komando distrik militer. Pemerintah berencana mengambil bahan baku dari petani lokal.
Para petani akan diorganisasikan ke dalam koperasi yang bertindak sebagai agregator di wilayah tempat program dilaksanakan. Para petani ini akan menerima pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program ini diharapkan dapat mendorong perekonomian, mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga sektor riil, melalui keterlibatan usaha kecil dan menengah.
“Siapa saja pemasoknya? Idealnya, petani lokal yang terorganisasi dalam koperasi yang akan menangani pasokan, khususnya produk segar. Misalnya, jika dapurnya di Cianjur, kami berharap sayur-sayurannya berasal dari petani Cianjur,” imbuh Kamrussamad.
Anggaran yang diusulkan untuk program ini sekitar Rp 15.000 ($1) per anak per hari, tidak termasuk penyediaan susu. Inisiatif ini bertujuan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta siswa secara bertahap hingga tahun 2029, dengan perkiraan total anggaran sebesar Rp 400 triliun.
Tag: Kata Kunci:
