JakartaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 3.621 triliun (USD 237,4 miliar), yang akan dimanfaatkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tahun pertama pemerintahan mereka.
Anggaran tersebut mencakup alokasi besar untuk proyek pembangunan utama dan defisit yang diproyeksikan sebesar Rp 616,19 triliun.
Dalam rapat paripurna pada hari Kamis, delapan fraksi parlemen menyetujui anggaran tersebut, sementara satu fraksi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyetujui dengan beberapa keberatan.
APBN 2025 menggariskan target penerimaan sebesar Rp 3.005,12 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.189 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 513,63 triliun, dan hibah sebesar Rp 581,1 triliun.
Kepala Anggaran DPR Pastikan Perluasan Kabinet Prabowo Tak Pengaruhi APBN 2025
Alokasi belanja ditetapkan sebesar Rp 3.621,31 triliun, dengan rincian belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 1.160,08 triliun, belanja nonkementerian sebesar Rp 1.541,35 triliun, dan transfer daerah sebesar Rp 919 triliun. Anggaran tersebut juga memproyeksikan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR, menyoroti sejumlah program prioritas yang masuk dalam anggaran kementerian dan lembaga. Program tersebut antara lain pembangunan rumah sakit bermutu di daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun, renovasi 22.000 sekolah dengan anggaran Rp 20 triliun, dan pembangunan sekolah percontohan terpadu senilai Rp 4 triliun.
Pemerintah Alokasikan Rp 525 Triliun untuk Subsidi di RAPBN 2025
Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan Rp15 triliun untuk intensifikasi lahan pertanian dan pengembangan sawah guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kompetitif. Untuk mendukung susunan kabinet baru, panitia anggaran dan pemerintah sepakat memberikan keleluasaan dalam mengalokasikan kembali dana untuk memenuhi kebutuhan kementerian dan lembaga yang baru,” kata Said Abdullah dalam laporannya.
Said juga mencatat, DPR dan pemerintah menyepakati alokasi subsidi energi sebesar Rp 203,41 triliun, sedikit di bawah usulan awal pemerintah sebesar Rp 204,5 triliun karena asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang lebih rendah.
Asumsi ekonomi makro untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,2 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai Tukar: Rp 16.000 per dolar AS
- Yield Obligasi Pemerintah 10 Tahun: 7 persen
- Harga Minyak Mentah Indonesia: US$ 82 per barel
- Produksi Minyak: 605.000 barel per hari
- Produksi Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari
Sasaran dan indikator pembangunan untuk tahun 2025 meliputi:
- Tingkat Kemiskinan: 7-8 persen
- Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0 persen
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5-5 persen
- Rasio Gini: 0,379-0,382
- Indeks Modal Manusia: 0,56
- Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108
Tag: Kata Kunci:
